Angka sering kali diidentikkan dengan kebenaran mutlak. Di ruang-ruang kelas, laboratorium, hingga buku teks sains, deretan angka berdiri sebagai saksi bisu objektivitas. Ketika seseorang berkata, “Data tidak pernah berbohong,” kita cenderung langsung mengangguk setuju. Angka dianggap sebagai cerminan paling murni dari realitas tanpa bias emosi.
Namun, keyakinan naif ini mulai goyah ketika kita bergeser dari laboratorium sains murni ke arena politik dan kebijakan publik. Di tangan para elite, birokrat, dan juru kampanye, statistik tidak lagi duduk tenang sebagai alat ukur yang dingin. Ia telah bertransformasi menjadi komoditas politik—sebuah instrumen tawar-menawar, alat pukul lawan, sekaligus kosmetik ampuh untuk mempercantik citra kekuasaan.
Secara historis, lahirnya statistik modern memang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan negara modern untuk mengontrol dan mengelola wilayahnya. Kata statistik sendiri berakar dari kata status (bahasa Latin) atau statistik (bahasa Jerman) yang berarti "ilmu tentang negara". Pemerintah membutuhkan data demografi, angka pajak, dan catatan kriminal untuk merumuskan kebijakan yang efektif.
Masalahnya, dunia sosial manusia sangatlah kompleks, penuh warna, dan berlapis-lapis. Ketika fenomena sosial yang rumit ini ditarik ke dalam birokrasi, ia harus dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak kuantitatif. Kemiskinan, misalnya, tidak sekadar soal siapa yang berpenghasilan di bawah garis tertentu per bulan. Ia menyangkut martabat, akses terhadap keadilan, trauma psikologis, hingga jaringan sosial yang rapuh.
Namun, demi efisiensi laporan dan kemudahan target birokrasi, kompleksitas itu direduksi menjadi satu-dua variabel angka. Di sinilah celah pertama kebocoran integritas data bermula. Ketika realitas sosial yang luas dipersempit menjadi sekadar angka statistik, ia menjadi sangat rentan untuk dimanipulasi, dibentuk, atau ditafsirkan secara serampangan sesuai selera pemegang kuasa.
Kita sering menyaksikan bagaimana angka pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, atau angka kemiskinan diumumkan dengan nada triumfalistis oleh para penguasa. Di atas kertas, grafik menanjak ke atas, persentase kemiskinan menurun drastis, dan indikator makroekonomi tampak berkilau.
Namun, pertanyaannya: mengapa kilau statistik makro sering kali terasa asing bagi warga di tingkat akar rumput? Mengapa di saat angka pengangguran diklaim turun, antrean pencari kerja di bursa kerja justru mengular hingga berkilo-kilometer?
Jawabannya terletak pada fenomena yang disebut oleh para sosiolog sebagai policy-based evidence alih-alih evidence-based policy. Dalam skema pertama, arah kebijakan sudah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kepentingan politik atau syahwat pencitraan. Tugas tim teknis atau lembaga data berikutnya adalah "mencari" atau "mengondisikan" angka-angka agar klop dengan narasi keberhasilan yang sudah dirancang sejak awal.
Ketika pemerintah daerah, misalnya, dihadapkan pada insentif fiskal atau penilaian kinerja yang dikaitkan langsung dengan target penurunan angka kemiskinan, insentif struktural ini mendorong terjadinya data-doctoring—penyesuaian data secara halus maupun kasar. Garis kemiskinan digeser sedikit ke bawah, definisi pengangguran diperketat kriterianya, atau survei dilakukan di kantong-kantong urban yang kondisinya relatif stabil. Hasil akhirnya adalah fiksi administratif yang dilegalkan: sebuah negeri dongeng statistik di mana semua orang tampak makmur, sementara di dunia nyata, dapur-dapur tetangga masih kesulitan mengepulkan asap.
Dalam lanskap politik kontemporer, terutama di era disrupsi informasi dan media sosial, statistik telah menjadi mata uang politik yang paling likuid. Saat musim pemilu tiba, para kontestan politik berlomba-lomba memborong klaim data. Kubu petahana menggunakan data makro untuk membuktikan kestabilan dan kemajuan pembangunan, sementara kubu penantang meracik data tandingan—sering kali dengan metodologi yang sama-sama longgar—untuk membuktikan bahwa negara sedang di ambang kehancuran.
Masyarakat awam akhirnya terjebak dalam perang angka (number war). Di satu sisi, publik dibombardir oleh grafik-grafik keren yang disajikan oleh lembaga survei pesanan, konsultan politik, dan juru bicara kementerian. Di sisi lain, mereka merasakan realitas ekonomi yang kian menghimpit.
Ketika masyarakat menyadari bahwa angka-angka resmi kerap kali tidak sejalan dengan isi dompet mereka, sebuah krisis yang lebih besar pun lahir: krisis kepercayaan terhadap data (data distrust).
Hilangnya kepercayaan publik pada data resmi adalah lonceng kematian bagi demokrasi yang sehat. Ketika rakyat tidak lagi percaya pada statistik pemerintah, mereka juga akan kehilangan kepercayaan pada intervensi sosial yang dirancang berdasarkan data tersebut. Kebijakan penting seperti subsidi energi, program kesehatan, hingga bantuan sosial akan dicurigai sebagai manipulasi politik belaka, bukan bentuk kehadiran negara.
Lantas, bagaimana kita keluar dari jebakan ini? Mengembalikan statistik ke tempat terhormatnya bukanlah tugas yang mudah, tetapi mutlak dilakukan.
Pertama, independensi lembaga pengumpul data—seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga riset independen—harus dijaga mati-matian dari intervensi politik praktis. Lembaga statistik negara harus diperlakukan layaknya peradilan yang independen: steril dari tekanan kekuasaan dan hanya tunduk pada kaidah metodologi ilmiah.
Kedua, publik dan masyarakat sipil perlu dibekali dengan literasi statistik yang memadai. Angka tidak boleh lagi ditelan mentah-mentah sebagai wahyu ilahi yang turun dari langit birokrasi. Warga harus diajari cara bertanya: Bagaimana data ini dikumpulkan? Siapa yang mendanai survei ini? Apa definisi operasional di balik variabel tersebut?
Statistik pada hakikatnya adalah bahasa. Dan seperti halnya bahasa, ia bisa dipakai untuk menceritakan kebenaran yang membebaskan, atau sebaliknya, ditenun menjadi kebohongan yang membungkus tirani. Sudah saatnya kita menuntut agar angka-angka kembali berbicara dengan kejujuran empirisnya, bukan sekadar menjadi alat dandanan di panggung sandiwara politik.
-o0o-
Tulisan dibuat AI
0 comments:
Posting Komentar