Negara Sehat : Ada Toxit

Setara dengan pemikiran Erich Fromm mengenai masyarakat sehat (the sane society), tentunya akan ada pemikiran dalam benak kita, mengenai peluang konsep negara sehat, atau negara sakit. Pemikiran serupa ini, tentu bukan mengada-ada, namun merupakan pengembangan, dan atau refleksi pemikiran, dari hasil bacaan terhadap narasi dan juga realitas yang terjadi dihadapan kita semua.

Sekali lagi. Tentu, dengan menghadirkan konsep ini, kehadapan kita, bukan berarti kita tengah mengadapi situasi seperti ini. Atau, ada semacam tendensi yang mengarah pada prasangka buruk terhadap realitas yang ada. Namun, hal yang penting bagi kita saat ini, adalah melakukan refleksi, terkait situasi dan kondisi saat ini, dengan ukuran konseptual atau pemahaman dasar, yang kita miliki saat ini.

Kita masih ingat, dan mudah-mudahan pembaca pun, masih ingat, bahwa ada diantara Pejabat Kita, saat bermaksud untuk melakukan pembentukan kabinat baru, di era Prabowo ini, diingatkan. "Jangan bawa orang toxit ke dalam pemerintahan.." Pernyataan ini, ramai dibicarakan, saat Luhut Binsar Panjaitan memberikan komentar, terhadap agenda pembentukan pemerintahan Prabowo Subianto.

Tentu saja menarik. Menarik untuk dicermati. Tema ini, perlu diposisikan sebagai salah satu tema, dan atau wacana yang bisa digunakan untuk memetakan negara sehat.

Pertama, pernyataan itu merupakan sebuah indikasi-kognitif, bahwa orang Pemerintahan pun, tahu dan sadar, bahwa ada elit-politik yang menjadi racun bagi pemerintahan itu sendiri. Pernyataan itu menjadi indikasi-kognitif, sebagai bentuk kesadaran, fenomena pejabat toxit itu, ada dan bisa mengancam jalannya pemerintahan Indonesia ke depan.

Kedua, ada yang memandang bahwa pernyataan itu, lebih merupakan pernyataan politik untuk memukul lawan politik. Andaipun hendak dimaknai serupa itu, hal ini menunjukkan ada pikiran toxit yang memosisikan oposisi sebagai penyakit.  Bila pikiran ini, dibiarkan, dipelihara atau ditumbuhkembangkan, maka sejatinya sikap itu pun, adalah toxit bagi demokrasi.

Kita semua perlu paham, perbedaan pandangan bahkan oposit dalam politik, merupakan bagian dari dinamika politik. Itulah dinamika politik, dan atau dalam istilah filsafatnya, itulah yang disebut dialektika. Demokrasi adalah sistem bernegara berbasis musyawarah, atau berbasis dialog.  Tidak mungkin ada dialog, kalau tidak ada perberdaan, dan tidak mungkin ada perbedaan, kalau tidak ada oposisi. Karena itu, memandang oposisi sebagai musuh, atau sebagai penyakit politik, termasuk dalam jenis penyakit itu sendiri !

Ketiga, fenomena dan atau kasus-kasus yang mencuat selama ini, misalnya, masih maraknya korupsi dan  atau penyalahgunaan wewenang, adalah data-detil mengenai toxit di pemerintahan. Hal terbaru, misalnya, ada pihak kejaksaan yang menggunakan benda sitaan negara sebagai instrumen transportasi untuk kepentingan pribadi. Sikap serupa itu pun, adalah bentuk lain, dari sikap toxit dari pejabat negara.

Dengan demikian, pandangan Luhun Binsar Panjaitan itu, bukan sekedar indikasi-kognitif, melainkan empirik dan mendapat dukungan nyata dari sejumlah kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa, realitas politik di negara kita, tengah menunjukkan ada indikasi penyakit-sosial yang menggejala di pemerintahan.

Sekali lagi, bila hal ini, dibiarkan, maka akan menjadi gejala lain, mengenai negara sakit !

Bagaimana menurut pembaca !?