Nir-Projek Kemanusiaan

Kita bisa berdebat masalah ini. Makan Bergizi Gratis itu, projek kemanusiaan, atau projek politik ? sebiuah pertanyaan, yang bisa membelah kita bersama, dalam posisi keberpihakannya sendiri. Mengapa, program ini, terus saja menjadi hal yang dibincangkan banyak orang, dan bahkan, kerap kali memantik diskusi pelik, dan bahkan emosional ? bisa jadi, satu diantara sekian masalah itu, karena ada selimut tebal yang mengitarinya.

Betul. Selimut tebal itu, adalah ketidakjelasan orientasi negara dalam mengembangkan sebuah program. Program yang diselenggarakan hari ini, dan atau selama ini, seperti pembangunan rumah murah, bantuan tunai, subsidi BBM, Bantuan Operasional Sekolah, koperasi merah putih, dan MBG, ada di persimpangan jalan ideologi!

Persimpangan ideologi apa dan bagaimana, sehingga hal ini, memaksa kita harus terus membincangkannya ? Di sinilah, soalnya.

"ini, tidak bisa dihentikan, karena program ini, adalah janji politik kandidat terpilih..." begitulah argumentasi sang pendukung atau pembelanya. Karena di landasi kesadaran serupa itu, maka sampai titik darah penghabisan pun, mereka akan terus membela keberlanjutannya, program yang menjadi perbincangan publik.

"Pemerintah sudah berjanji di kampanye, dan kini, dia sudah menjabat, maka janji politik itu, akan terus dilaksanakan dan diperjuangkan..." tuturnya lagi. Dengan penuh semangat dan menggebu, melawan argumentasi lawan diskusinya, dan berusaha keras mematahkan berbagai argumentasi yang dianggap mengganggu jalannya program politik yang sedang dijalankan.

Sampai di sini, kita melihat, bahwa ambisi dan asumsi itu, menunjukkan bahwa program yang sedang dijalankan tersebut, bukanlah projek kemanusiaan, melainkan projek politik. Latar belakang yang melandasinya adalah janji politik, dan tujuannya adalah memuastkan konsituennta.

Tentunya, orang akan mengatakan, tidak ada program sebuah negara yang steril dari orientasi politis. Apapun, yang dilaksanakan seorang pemimpin, atau sebuah negara, pasti adalah bagian tak terpisahkan dari projek politik. Taruhlah, sebut saja, Kapten Ibrahim Traore dari Bukino Faso Afrika, yang dianggap melakukan banyak reformasi kebangsaannya. Kebijakannya, setelah terpilih jadi Presiden, menetapkan pajak kepada perusahaan tambang untuk pemasukan negara, dan kemudian meningkatkan akses pendidikan kepada seluruh warganya. 

Tentu saja, semua hal itu, adalah bagian dari projek politik.

Namun, hal yang hendak digarisbawahi di sini. Sesuatu hal itu, akan beraroma projek politik, bila orientasinya adalah kepentingan politik, dan bukan kepentingan kemanusiaan. Identitas nyata dari kepentingan politik, adalah berorientasi pada kekuasaan, atau lebih spesifiknya, yaitu memperkokoh kekuasaan itu sendiri. 

Sebuah projek politik, akan dijadikan sasaran tembak oposan, bila kemudian, gagal di tengah masyarakat, dan kekuasaannya, akan terancam runtuh. Gagal projek politiknya, proses delegitimasi kekuasaan, akan mengalir terhadap penguasa. 

Sebuah projek politik, lebih mengutamakan kekuasaan dan konstituen atau afiliasinya, dan bukan kemaslahatan masyarakat secara umum. Kritik publik terkait anomali program, karena dianggap tidak menguntung masyarakat, akan dianggapnya sebagai kritik oposisi yang tidak menguntungkan kekuasaan. Akibat dari keyakinan seperti ini, kekacauan publik, dan atau derita publik, tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi kritis terhadap projek politik.

Sampai pada titik inilah, kita akan bisa melihat bahwa setiap projek kemanusiaan yang dijalan pemerintah, tentunya adalah sebuah projek politik. Tetapi, projek pemerintah yang beraroma projek kemanusiaan, akan memperhatikan dampak kemanusiaan secara lebih besar, dibanding dampak politiknya.

Bisa jadi, ada program yang baik, tetapi berdampak buruk bagi masyarakat, maka pemerintah wajib untuk melakukan kaji ulang terhadapnya. Misalnya, bisa jadi, pemberian uang tunai kepada masyarakat adalah baik, tetapi bila model kebijakan itu, menyebabkan masyarakat malas kerja, dan menjadi pengemis, maka Pemerintah wajib untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap program ini. Karena program ini, tidak boleh sekedar memuaskan nafsu kekuasaan penguasa dalam mejalankan janji politik, dibanding dengan keberlanjutan nilai kemanusiaan rakyatnya sendiri.