Ada yang menarik di awal 2026 ini. Sejumlah negara di Eropa, khususnya negara-negara di kawasan Eropa, seperti Spanyol, Inggris dan juga Prancis, menunjukkan sikap reaktif dan kritis terhadap ajakan, rayuan, kritikan atau keluhan dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
.jpg)
Betul. Pembaca sudah paham. Bahwa sejumlah negara sekutu Amerika Serikat di NATO, memberikan respon beragam, dan cenderung menjaga jarak dengan sikap politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, atau konflik dengan Iran kali ini. Ada yang menolak pangkalan militernya digunakan sebagai basis penyerangan ke Iran, dan ada pula yang menolak terlibat dalam pemblokadean Selat Hormuz.
Tentu saja. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dan lebih menariknya lagi, saat sejumlah negara Eropa melakukan penolakan, Indonesia digozipkan mengizinkan wilayah udaranya, digunakan sebagai lalu lintas pesawat tempur Amerika Serikat.
Mengapa bisa demikian ?
Tentu saja. Semua yang ada itu, baik yang pro maupun kontra, merupakan bagian dari geostrategis dalam memandang geopolitik yang hari ini, tengah berkembang, dan berubah. Kesalahan dalam menentukan sikap geostrateginya, yakni keberpihakan terhadap sekutu tertentu, maka akan menjadi bagian penting dalam pemetaan geopolitik di masa depan. Pemimpin negara yang tepat dalam mengambil sikap, maka keberpihakan itu, bukan sekedar mendapatkan keuntungan pragmatis, tetapi juga potensial akan menghadapi tantangan zaman yang lebih strategis.
Di meja perundingan PBB, perang narasi terjadi. China, Turki sera beberapa negara lain, di satu pihak, dengan Israel dan Amerika Serikat di pihak lain, mengkritisi sejumlah rencana kebijakan PBB dalam mensikapi peperangan Iran - Israel/Amerik Serikat kali ni. Sikap kritis dari sejumlah politisi dunia, sudah bermunculan.
Fenomena ini, dapat ditafsirkan sebagai indikasi adanya perubahan global. Pertama, mau tidak mau, dalam konteks Timur Tengah, dan kelompok kritis, realitas itu menunjukkan adanya gejala pencerahan terhadap negara-negara Barat. Aura pencerahan ini, setidaknya, dirasakan dengan adanya perubahan sikap terhadap sikap politik Israel dan ataupun Amerika Serikat.
Kedua, muncul kesadaran akan kedaulatan negara. Unik memang. Jika semula kedaulatan negara itu, adalah milik negara merdeka, dan negara budak adalah negara yang terjajah. Tetapi, hari ini, dengan hadirnya dan munculnya kesdaran ini, menunjukkan ada kesadaran kedaulatan negara pada negara-merdeka yang terjebak pada kooptasi kekuasaan negara adikuasa. Artinta, negara merdeka di Eropa sekalipun, menunjukkan indikasi bahwa selama ini, terjebak dalam 'imajinasi' ketidakberdayaan dihadapan negara Amerika Serikat.
Virus kesadaran akan kedaulatan negara ini, seiring waktu, sedang dihembuskan oleh Spanyol kepada negara di Timur Tengah. Pemerinta Spanyol mengkritik negara di Timur Tengah, sebagai negara kaya, memiliki sumberdaya dan uang, tetapi malah menjual kedaulatannya dengan meminta perlindungan kepada negara Adikuasi yang kini tampak tidak kuasa.
Berdasarkan pertimbangan ini, dapat disimpulkan bahwa berdaulat itu, ada dua jenis. Pertama, berdaulat secara negatif, yakni bebas dari penjajahan. Indonesia sudah melakukan pemerdekaan diri, dan berdaulat sejak 1945. Kemudian, jenis kedua, berdaulat secara positif, yakni menunjukkan kebebasan dan terhindar dari ketakutan dalam menentukan sikap terhadap diri sendiri, dan masa depannya.
Hemat kata, kedaulatan negatif itu, adalah kondisi dimana kita bisa bebas dari kolonialisme atau penjajahan yang sifatnya geografi dan politik. Sedangkan, kedaulatan positif adalah kondisi dimana kita, dan negara itu, bisa bebas menentukan sikap sendiri. Bebas untuk menentukan sikap untuk pilihan hidup dan kebangsaannya, baik hari ini, maupun masa depan.
Dari kasus inilah, bila saja, kita, sudah merdeka secara geopolitik, tetapi masih tergantung dan terpenjara oleh pihak luar secara ekonomi, dan atau malah takut di embargo, sehingga harus tunduk pada permintaan negara lain, jangan-jangan, kita belum berdaulat.
Bagaimana menurut pembaca ?
0 comments:
Posting Komentar