Menembus Kebuntuan Paradoks Bangsa

Agak sulit untuk memahami kondisi kita hari ini. Dalam keyakinan subjektif kita, negeri ini, ada dalah kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Tetapi, tidak sedikit orang, bahkan kaum intelek, dan kaum terpelajar, yang menganggap masih ada harapan, dan bahkan harapan sedang tumbuh dengan baik. Dua kondisi yang berbenturan, seakan tidak pernah mau bergandengan atau berdampingan ini, kerap kali beraduhadapan.  Sayangnya lagi,  saat  beraduhadapan itu, tidak ada jalan keluar, untuk menembus kebuntuan ini. Sampai hari ini, dan saat ini pun, masih banyak yang terbingungkan karenanya.

Mengapa harus bingung ? Siapa bilang negeri kita, dalam keadaan gelap ? siapa yang mengatakan bahwa negeri kita, masuk dalam fase kecemasan dan potensial terpuruk pada jurang kecemasan yang mendalam ?  

Tidak ada yang perlu dicemaskan, dan tidak perlu merasa kelimpungan. Sejatinya, saat ini, saat kita membincangkan masalah ini, baik dengan  nurani kita, atapun dengan komunitas kita, dengan atmosfer kehidupan yang kita rasakan saat ini, maka kita tengah ada di jalan yang benar. Setidaknya, jalan kesadaran bahwa hari ini, ada dalam situasi paradoks. 

Level pertama, kita dihadapkan pada paradoks narasi. Narasi politik yang mengambang dari realitas atau mengapung diatas  harapan masyarakat. Logika dan wacana Pemerintah kerap kali mengundang kekaguman bagi  pendukungnya, namun menggantungkan ketidakmengertian rakyat tetangganya.

Narasi petani bisa jalan-jalan ke luar negeri, pendapatan pertanian satu penggilingan adalah 2 trilyun untuk satu bulan. Indeks kebahagiaan negara Indonesia, mengalah negara maju di Asia, misalnya Jepang, dan lain sebagainya. Narasi ini, tentu menjadi berita yang menggembirakan telinga, dan mengundang decak kagum para pendukungnya. Namun, oposan baik dari sisi politik maupun intelektual, ramai untuk mempertanyakan kejelasan dari narasi yang  disampaikan Pimpinan Negara ini.

Level kedua, narasi dengan realitas. Sontak saja, klaim-klaim keberhasilan adalah sesuatu hal yang  baik. dan dapat menjadi acuan referensif dalam memahami perkembangan dan denyut perekonomi bangsa. Namun tentu saja, narasi verbal serupa itu, hendaknya tidak sekedar menjadi konsumsi intelektual atau penghiasan lisan belaka. Dengan kata lain, narasi itu, kemudian akan dihadapkan pada realitas pemikiran.

Level ketiga, narasi pemerataan dan keadilan. Andai pun, benar, dan atau jika klaim itu dianggap benar, maka kebutuhan informasi lainnya adalah bagaimana pemerintah melakukan pemerataan keadilan. Keadilan sosial dalam menikmati keberhasilan pembangunan. Kita semua tidak berharap, keberhasilan pembangunan ini, lebih menguntungkan pihak pendukung kekuasaan. Semenatra, sejumlah warga negara yang memiliki sikap oposan terhadap pemerintah, karena alasan perbedaan afiliasi politiknya, sekedar menjadi penonton belaka.

Lebih ekstrim lagi, narasi pemerataan dan keadilan ini, adalah dimaksudkan untuk memotret  kemampuan rakyat banyak dalam mengakses keberhasilan pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, jangan sampai, pembangunan ekonomi ini, sekedar menjadi hak oligarkhi dan atau para penguasa semata.

Lemahnya penegakkan hukum, yang menyebabkan maraknya tindak pindana korupsi, merupakan bentuk lain, bahwa kelompok tertentu, adalah kelompok yang mampu mengakses sumberdaya ekomomi negara. Mereka dengan cara yang ilegal, membegal keberhasilan ekonomi, yang sejatinya menjadi milik rakyat banyak.

Tentu saja, soalan utama kita hari ini, adalah perlu ada upaya kolektif untuk menembus kebuntuan paradoks kebangsaan ini. Sebab, bila paradoks ini, dibiarkan berlarut, maka yang terjadi akan menjadi sebuah kegaduhan sosial yang berkepanjangan !!!