Terasing di Rumah Sendiri

Di ruang keluarga yang remang, wajah Ibu Nani (58) terpapar cahaya kebiruan. Cahaya itu bukan berasal dari televisi, melainkan dari pendar gawai anak bungsunya yang asyik menggulir layar. Mereka duduk di sofa yang sama, berjarak tak lebih dari setengah meter secara fisik. Namun, secara keruangan (spasial), mereka berada di dua semesta yang sama sekali berbeda. Sang anak tengah mengarungi luasnya lanskap digital tanpa batas—berinteraksi, berbelanja, dan mengonsumsi kebudayaan global. Sementara itu, Ibu Nani terpaku dalam dimensi fisik yang kian menyempit. Ia hadir secara jasmani, tetapi secara perlahan terasing dari geografi sosial yang baru.

Fenomena "gagap teknologi" atau gaptek pada lansia atau orangtua sering kali direduksi sekadar sebagai masalah kognitif, keengganan belajar, atau penolakan generational terhadap hal baru. Narasi umum menyuruh mereka untuk "beradaptasi agar tidak ketinggalan zaman." Namun, jika kita membedahnya melalui pisau analisis Geografi Kritis—sebuah cabang keilmuan yang membongkar bagaimana ruang, tempat, dan kekuasaan saling memproduksi dan melanggengkan ketidaksetaraan—kita akan menemukan dinamika psikologis yang jauh lebih kompleks, struktural, dan menyayat hati.

Bagi orangtua yang teralienasi dari teknologi, ketidakmampuan menggunakan ponsel pintar bukan sekadar ketidaktahuan menekan tombol. Ini adalah bentuk eksklusi dan penggusuran keruangan yang sistematis.

Pertama, Ruang Siber sebagai Teritori Eksklusif yang Meminggirkan. Dalam geografi kritis, ruang (space) tidak pernah bersifat netral atau alamiah. Ruang adalah produk sosial yang dibentuk oleh relasi kuasa, politik, dan akumulasi modal. Ketika dunia modern secara masif bergeser ke arah ruang siber (cyberspace), terjadi sebuah proses yang oleh geografer David Harvey sering dikaitkan dengan perluasan kapital untuk mencari keuntungan baru. Ruang digital menjadi teritori utama tempat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masa kini direproduksi.

Bagi orangtua gaptek, ruang siber adalah teritori eksklusif berpagar tinggi yang tak memiliki pintu masuk bagi mereka. Secara psikologis, penolakan akses ini melahirkan kecemasan spasial (spatial anxiety) yang akut. Mereka dipaksa menyaksikan bagaimana ruang publik fisik yang dulu mereka kuasai—seperti pasar tradisional, loket bank, atau kantor pos—mengalami penyusutan fungsi, digantikan oleh aplikasi tak berwujud.

Perasaan usang (obsolescence) dan tidak relevan mulai menggerogoti harga diri mereka. Ketika seorang ayah tidak bisa menggunakan aplikasi perbankan daring, atau seorang ibu tidak paham cara memesan layanan transportasi via aplikasi, mereka tidak sekadar gagal melakukan suatu tugas operasional. Lebih jauh dari itu, mereka sedang ditolak masuk ke dalam arena kehidupan kontemporer. Mereka diasingkan menjadi "pengungsi" di era digital, terpinggirkan dari geografi kehidupan sehari-hari yang kini sepenuhnya dikapitalisasi melalui layar sentuh.

Kedua, Runtuhnya Otoritas Spasial di Skala Mikro di rumah tangga. 

Ketidakmampuan menavigasi geografi digital ini secara brutal merestrukturisasi batas-batas dan hierarki ruang di dalam rumah tangga itu sendiri. Secara historis, orangtua adalah pemegang otoritas teritorial tertinggi di dalam rumah. Mereka menentukan aturan, mengontrol akses informasi ke dunia luar, dan menjadi pemegang kendali utama atas relasi ruang dalam dan ruang luar.

Namun, kehadiran gawai pintar telah menghancurkan tembok-tembok fisik tersebut. Anak-anak yang melek teknologi kini memegang "kunci gerbang" menuju dunia luar yang ukurannya jauh melampaui batas fisik rumah mereka. Kondisi ini menciptakan dinamika psikologis yang sarat akan disorientasi bagi orangtua. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai deterritorialization, yakni hilangnya penguasaan dan makna atas ruang mereka sendiri.

Otoritas beralih tangan. Orangtua kini harus "meminta izin", membujuk, atau bergantung sepenuhnya pada anak mereka untuk mengakses layanan dasar yang telah bermigrasi secara paksa ke ruang digital. Membayar tagihan listrik, membeli tiket kereta, hingga mendaftar layanan kesehatan BPJS kini membutuhkan perantara sang anak. Pergeseran kekuasaan keruangan ini melahirkan perasaan inferioritas yang dalam, rasa malu, dan hilangnya martabat kemandirian. Orangtua yang dulunya menjadi navigator utama penentu arah keluarga, secara tiba-tiba diinfantilisasi—dianggap dan diperlakukan bagai anak kecil yang harus terus dituntun—oleh batas spasial baru yang tak kasatmata.

Ketiga, Kompresi Ruang-Waktu dan Kepanikan Ritme Hidup. Geografi kritis juga menyoroti konsep time-space compression (kompresi ruang-waktu), di mana teknologi mempercepat ritme perputaran modal dan menghapus jarak geografis. Segala hal dituntut serba cepat, instan, dan seketika (real-time). Pesan terkirim dalam hitungan detik, barang belanjaan tiba di hari yang sama, dan kabar menyebar secepat kilatan cahaya.

Bagi orangtua gaptek, ritme psikologis dan biologis mereka terbentuk di era yang menghargai jarak fisik dan waktu tunggu. Ketika mereka tiba-tiba dilemparkan ke dalam pusaran kompresi ruang-waktu ini, respons psikologis utamanya adalah kepanikan dan kelelahan mental (mental fatigue). Mereka merasa tertinggal oleh dunia yang berputar terlalu cepat. Grup WhatsApp keluarga atau lingkungan RT yang dipenuhi ratusan pesan setiap harinya menciptakan teror kognitif. Mereka merasa dituntut untuk hadir dan merespons secara spasial di ruang digital tersebut, namun tubuh dan kognisi mereka tak mampu mengejar ritmenya. Akibatnya, mereka memilih untuk menarik diri, yang justru semakin memperparah isolasi sosial yang mereka alami.

Keempat, Ketidakmerataan Infrastruktur dan Kekerasan Spasial (Spatial Violence). Lebih jauh, psikologi orangtua gaptek tidak terbentuk di ruang hampa. Kecemasan mereka adalah produk langsung dari geografi ketidakmerataan (uneven development). Infrastruktur digital, literasi internet, dan akses terhadap perangkat keras yang mumpuni didistribusikan secara sangat timpang berdasarkan kelas sosial, tingkat pendapatan, dan lokasi geografis.

Kecemasan yang dialami oleh orangtua gaptek, terutama dari kelas pekerja dan masyarakat pedesaan, adalah manifestasi rasional dari ketakutan struktural. Negara dan korporasi dengan agresif mendigitalkan layanan publik demi efisiensi modal negara dan pemotongan biaya operasional. Ini adalah bentuk kekerasan spasial (spatial violence), di mana sistem memaksa warganya bermigrasi ke ruang digital tanpa memberikan jembatan infrastruktur dan pedagogi yang layak bagi kelompok rentan.

Ada ketakutan eksistensial yang nyata di benak mereka. Bagaimana jika saya tidak bisa menebus obat karena aplikasinya tidak bisa saya buka? Bagaimana jika hak bantuan sosial saya hangus karena saya tidak paham cara memindai kode QR? Kepanikan ini bukan pertanda mereka "kolot", melainkan respons pertahanan diri karena mereka menyadari bahwa sistem tata ruang neoliberal yang baru ini memang dirancang untuk membuang dan tidak mengakomodasi keberadaan mereka.

terakhir, Merombak Sudut Pandang Kesenjangan Digital. Membaca fenomena orangtua gaptek murni dari kacamata geografi kritis memaksa kita untuk berhenti melakukan victim-blaming. Dinamika psikologis yang mereka rasakan—keterasingan, hilangnya otoritas, kecemasan eksistensial, dan rasa minder—adalah luka-luka batin yang dihasilkan oleh segregasi keruangan gaya baru. Kesenjangan digital pada hakikatnya adalah Tembok Berlin abad ke-21; ia membelah geografi sosial manusia secara tak terlihat, namun dampak diskriminasinya sangat mematikan.

Empati saja tidak cukup. Dibutuhkan kesadaran bahwa mereka adalah pihak yang tergusur dari ruang publiknya sendiri. Menghadapi orangtua yang gagap teknologi tidak seharusnya dengan decak kesal atau penghakiman atas lambatnya mereka belajar. Rumah dan ruang fisik di sekeliling mereka harus dikembalikan fungsinya sebagai ruang aman (safe space), di mana ketidakmampuan menembus batas-batas siber tidak lantas mendegradasi hak, fungsi sosial, dan martabat mereka sebagai manusia seutuhnya.

-o0o-

diolah AI