Mumpung. Sama seperti orang lain, dalam konteks yang berbeda. Aji mumpung. Mumpung hari ini, jelang tahun baruan. Banyak orang yang memanfaatkannya, sebagai momen untuk melakukan refleksi. Refleksi satu tahun terakhir, dan resolusi untuk tahun berikutnya. Itulah yang biasa terlontarkan dalam lisan anak muda milenial hari ini. Kiranya, dalam kesempatan serupa ini juga, kita dalam memanfaatkan ruang-waktu yang ada ini, untuk dijadikan sebagai moment refleksi.
Tapi, tentunya, renungan-renungan akhir tahun ini, akan bergantung pada sentra-perhatian masing-masing. Latar pendidikan, dan pengalaman nyata hidupnya, akan turut mempengaruhi pada fokus perhatiannya itu sendiri. Kecuali seseorang yang berprofesi jurnalis, tentunya akan berupaya merangkum kisah dalam perjalanan panjang dan beragam.
lha, kalau ruang yang kita miliki sekarang, arahnya ke mana ?
Sesuka kita. Karena ruang-tetulisan ini, terbatas, dan berkelanjutan, tentunya, kita akan cicil tema-tema itu sesuka hati kita, sesuai dengan kesempatan yang dimilikinya. Entah itu kesamapaian atau tidak, setidaknya, perjalanan ke depan, akan mempengaruhi pada fokus perhatian narasi yang disampaikan.
Untuk kesempatan pertama ini, mata dan pikiran ini, tertarik oleh magnet kekuasaan, atau dinamika politik. Area ini, tampak menarik dan memaksa kita untuk segera menelaah, mendekati, dan juga membincangkannya.
Tentu, ada alasan penting mengapa masalah ini perlu diperhatikan lebih dulu. setidaknya, alasan mendasar yang dimiliki atau diyakini penulis hari ini, pokok soal hidup di dunia ini, adalah kekuasaan. Memiliki kuasa untuk memiliki, atau tidak. Perbedaan manusia itu, hanya terletak pada poin ini.
Sekali lagi. Wacana ini, memiliki keyakinan penuh, bahwa dasar pemikiran manusia itu, adalah pada soal kekuasaan. Inti dinamika kehidupan ini, adalah di sisi ini. Ya, sepeti juga yang disampaikan Nietzchea, khususnya terkait dengan need for power. Kebutuhan akan kekuasaan, adalah hasrat dasar manusia, dan menjadi energi penggerak manusia.
Contoh kecil. Anak kecil. Masih dibawah usia balita. Hasrat makan dan menguasai makanan, tampah jelas. Bukan serakah. Tetapi itulah, dasar kebutuhan manusia, dan menjadi inti dari perilaku manusia. Ingin memiliki sesuatu dan menguasai sesuatu. Bila dia memiliki makanan, kebutuhan dasarnya adalah ingin memilikinya dan menguasainya.
Mengapa seorang remaja ingin punya pasangan hidup ? sejatinya, adalah ingin memilikinya. Memiliki teman berbicara, memiliki tempat penyaluran hasrat, memiliki ruang ekspresi total, dan lain sebagainya. Erich Fromm pun, memiliki perhatian terhadap kebutuhan dasar manusia mengenai memiliki.
Problemanya, saat ada orang yang bermaksud untuk menunjukkan hasrat memilikinya, cenderung mengarah pada menguasai. Menguasai kursi, menguasai lahan, menguasai kekuasaan, menguasai kemerdekaan manusia, menguasai hidup manusia, dan lain sebagainya.
Saat ada dinteraksi dengan pihak lainnya itulah, kemudian melahirkan warna warni pesona kekuaaan. Pola interaksi itu, sejatinya akan beragam cukup melimpah, seiring dengan bentuk interaksinya itu sendiri. Dalam hal ini, akan dicoba untuk dilihat pola interaksi antara dirinya dengan orang lain, dalam satu kelompok afiliasi kekuasaannya.
Pertama, kekuasaan-absolut. Pesonanya ada pada dirinya, dan bukan pada orang lain. Kita tidak membincangkan bentuk atau pola ekspresi kekuasaan. Perbincangan kita, tengah pada pembahasan mengenai kepemilikan kekuasaan. Karena itu, yang dimaksud dengan kekuasaan absolut itu, adalah pusat-magnet kekuasaan ada pada dirinya, dan bukan pada orang lain, atau pihak lain.
Kedua, kekuasaan-semu. Pesona kekuasaan ada pada orang lain, tetapi dirinya memiliki formal legal penguasa. Bentuk-bentuknya sangat beragam. Kepala Negara memiliki kekuasaan terbatas, atau sekedar simbol negara. Sementara pemilik kekuasaan politik ada pada kepala pemerintahan. Ini adalah bentuk legal, pembagian kekuasaan yang terdistribusi.
Hal yang paling mengerikan, terjadi, manakala, seorang penguasa yang mengandalkan pengaruh dan kekuatan kuasa pada orang lain. Istilah orang lain ini, bisa perorangan ataupun kolektif. Sehingga, kekuasaan yang dimilikinya, cenderung semu atau kabur. Itulah yang ingin disebut pseudo-autorothy. Kewenangan yang semu.
Mengapa di sebut demikian ?
Indikasinya adalah adanya ketidakberdayaan pemilik kekuasaan untuk menjalankan kewenangannya. Untuk mengambil keputusan, misalnya, pengaturan Hak Pengelolaan Hutan (HPH), ternyata kalah kuat dibanding dengan pemiik modal. Di posisi ini, eksekutif itu, adalah pemilik kekuasaan semu.
Kasus lain yang juga bisa mengerikan adalah pemilik kekuasana tidak berkuasa, terhadap pendahulunya. Pendahulu itu, boleh jadi adalah senior, orangtua, atau pimpinan organisasi. Bila kekuasaan yang dimilikinya itu, tercerabut dengan prerogatif kewenangannya, maka dia masuk dalam kategori pemilik kekuasaan semu. Misalnya, apakah pemimpin sekarang, masih dibayang-bayangi oleh penguasa sebelumnya ? atau dibayang-bayangi oleh ketua partainya ? atau penguasa ini dibayang-bayangi oleh mitra-kontrak politik sebelumnya ?
Bila semua itu terjawab secara afirmaif, maka dia potensial menjadi seorang penguasa semua. Pemiik kekuasaan yang tercerabut dari kewenangannya. Pada ujungnya, bisa sekedar berposisi sebagai boneka, atau pekerja organisasi atau pekerja partai semata. Identitas sebagai pemimpin dan penguasanya, sekedar label formal tanpa substansi dan kewenanga sejati.
Lha, bagaimana bila hal itu memang sudah menjadi kesempatan formal dan diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan ?
Tentunya, kita sepakat, bila peraturan perundangan itu, hadir dari sebuah kesadaran kolektif bangsa Indonesia, maka hal itu akan menjadi bagian penting dari mekanisme organisasi yang terdistribusi. Hanya saja, dalam konteks ini, kita harus membincangkan ulang, apa yang dimaksud dengan distribusi kekuasaan dengan kekuasaan yang semu ???
Bagaimana menurut pembaca
0 comments:
Posting Komentar