Saat Guru, Harus dididik TNI-Poliri ?!

Di media sosial, seperti biasa, gosip, isu dan berita, kerap mudah berseliweran. Soal sumbernya, kadang kita abai, sedangkan kontennya, kerap mudah menyebar ke berbagai penjuru bumi. Tanpa kendali, pesan berantai di media sosial itu, melayang tanpa arah, dan sporadis, ke setiap ruang yang  terbuka. termasuk pula, ke media sosial yang ada di tangan kita ini. 

Wuih, bombastis banget ya..

Isunya adalah pemberdayaan TNI atau Polri, untuk membina guru, cara berpakaian. Dalam konteks itu, Presiden Prabowo Subianto, memberi arahan tentang pengembangan sekolah Rakyat, di Kalimantan Selatan (12 Januari 2026). Beliau berharap, guru dapat menjadi teladan dan memberi contoh kedisiplinan kepada peserta didiknya, termasuk dalam berpakaian. Bahkan, dia menegaskan : 

"Kalau perlu saya minta juga bantuan TNI dan Polri secara bergilir mungkin mengirim beberapa perwira untuk membantu, mungkin dikunjungi bergiliran dan dibina diberi cara berpakaian yang baik, cara pakai dasi yang baik, cara pakai baret yang baik," ucap dia.

Menarik. Menarik untuk dikaji dengan seksama. Sayangnya, di media sosial, bukan hanya itu pesan yang disampaikan berantai. Diskusi yang berkembang, melebar, meluas, melangit, membuki atau mengarah ke berbagai penjuru, dengan makna yang tak karuan.

Kendati demikian, menjadi hal penting dan perlu untuk mendapat cermatan kita bersama, terkait masalah ini.

Pertama, bisa diakui, dan patut untuk diakui, bahwa dalam konteks pendidikan, baik peserta maupun tenaga pendidik dan kependidikannya, di lingkungan pendidikan militer (TNI atau Polri) jauh lebih rapih di banding dengan pendidikan sipil. Sekolah-sekolah taruna, adalah contohnya. Karena alasan itu pula, maka pendidikan taruna atau sekolah-sekolah kemiliteran, walau masih berstatus sipil, namun sudah beraroma militer.

Pertanyaan kritisnya, tentunya, adalah apakah gagasan ini, dimaksudkan untuk mengarah pada sekolah rakyat atau sekolah garuda sebagai model lain dari pendidikan-bela negara, dengan karakter militer serupa itu ? atau sekolah itu, hendak dibangun dengan model sekolah ketarunaan, sebagaimana yang sudah ada selama ini ?

mungkin saja !!!

Kedua, soal kerapihan penampilan, sejatinya, tidak hanya dimilik oleh perwira TNI-POLRI atau peserta didik ketarunaan. Sekolah yang mengedepankan kepribadian, seperti pramugari, atua pegawai di perbankan, sudah mampu menunjukkan hasil pendidikan yang luar biasa dalam membangun sikap, pengetahuan dan penampilan yang luar biasa.

Untuk kasus yang terakhir ini, pembaca bisa melirik, sejumlah gambar di media sosial, yang menunjukkan pramugari atau pegawai bank.

Ketiga, muncul skeptisisme publik terhadap gagasan tersebut. Skeptisisme itu, lahir karena ada banyak faktor yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Satu sisi, isu itu memancing pertanyaan, arah kebijakan menuju militerisasi di dunia pendidikan. Dengan masuknya tentara dan polisi ke dunia pendidikan, dan dihadapkan dengan tenaga pendidiknya, menunjukkan bahwa Pemerintah seakan tidak percaya pada dunia pendidikan (misalnya guru besar, atau akademisi dalam pembinaan tenaga pendidik), dan lebih memercayai Tentara dan polisi. Sementara di lain pihak, citra kedua lembaga itu, terlebih lagi polisi, sedang berada pada posisi kritis dihadapan publik.

Keraguan inilah, yang kemudian memancing pertanyaan lainnya, mengapa tidak memanfaatkan lembaga pendidikan kepribadian, dan malah memilih institusi militer, yang disinyalir kental dan sarat dengan ideologi-penguasa ?

Keempat, kendati demikian ada menariknya dari gagasan ini, untuk memancing ide lain. Ide lain yang dimaksudkan itu, adalah memasukkan unsur TNI atau polisi, sebagai pegawai keamanan di lembaga pendidikan. Selama ini, kita memanfaatkan tenaga sekuriti (satuan pengamanan) sebagai satpamnya. Entah bagaimana, atau efektif atau tidak, bila petugas sekuriti itu, adalah dari unsur TNI-Polri.

Terakhir, apapun ide dan gagasannya, hal yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa lembaga pendidikan, baik itu institusinya ataupun sumberdaya manusianya, adalah lembaga sipil, yang berkewajiban melahirkan warga negara, dan bukan melahirkan tenaga militer. Oleh karena itu, nuansa sipil atau kewarganegaraan, menjadi harus lebih kental daripada nuansa militernya.

Di luar soalan itu, kita setuju dengan gagasan Presiden kita ini. Kendati penampilan bukan yang utama, dan bukan satu-satunya, yang bisa mendongkrak kualitas layanan dan lulusan pendidikan, namun penampilan guru, harus diperhatikan dan dikedepankan.

Guru dengan penampilan menarik, akan memberikan dampak positif dalam pembelajaran, dibanding guru kucel dan tidak rapi !!! Karena guru itu, walaupun masuk kategori kelas umar bakri, tetapi penampilan perlu tampil menarik dan elegan.

Ok !

Bagaimana menurut pembaca !