Sebelumnya, kerap tidak paham dan dibuat mengernyitkan dahi, bila disebutkan kata Yaman. Termasuk dengan pernyataan Presiden Prabowo, saat menyampaikan pidatonya, dan kemudian keluar pernyataan, sebagai respon terhadap kelompok tertentu yang kerap mengkritik kebijakan Pemerintah. kalau tidak nyaman, ya pergi saja ke Yaman.
Kira-kira, begitulah, makna umumnya.
Namun, dibalik itu semua, tentu, bagi sebagian orang akan bertanya-tanya. Mengapa identitas negara itu, melekat dalam lisan politik bangsa Indonesia. Konsep 'Yaman", kadang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Termul. Kedua kelompok ini, kerap kali menjadi narasi yang saling beraduhadapan di media sosial.
Di media sosial, dunia maya, kita dapat melihat, Yaman merupakan salah satu negara yang berada diujung tanduk. Saat ini, tengah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, dengan utang numpuk, inflasi melonjak, dan pendapatan negara merosot tajam. Naga-naganya,andai saja, tidak ada elit politik yang mampu membangkitkan kesadaan dan kekompakan nasional, negara ini terancam menjadi negara gagal.
Bila demikian adanya, tentu orang yang normal, akan memberikan reaksi-negatif, bila disuruh kabur ke Yaman. Gak mau dan ngapain kabur ke Yaman, mendingan tetap di negeri ini. Begitulah pikiran orang yang normal.
Lanta mengapa ada istilah, "kabur aja ke Yaman?". Sebuah istilah yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. namun untuk kepentingan tulisan ini, ada beberapa point yang rasanya perlu dicermati dengan seksama.
Pertama, penggunaan istilah yang berlawanan dan beredar di media sosial, dan kemudian digunakan oleh pemimpin nasional, bisa dimaknai sebagai sebuah pengakuan terhadap realitas. Artinya, jika pemerintah, membiasakan diri menggunakan dikhotomi konsep termul dan Yaman, maka sama dengan menunjukkan ada pengakuan terhadap realitas disparitas sosial-politik itu.
Bagi sebagian orang, mengenali dan menggunakan kata Termul-Yaman, mungkin dianggap sebagai satu realitas-politik. Padahal, bila dicermati dengan seksama, disparitas itu, bukan realitas politik melainkan hiperrealitas yang terbentuk di dunia maya. Setidaknya, fakta dilapangan, fakta politik itu, tidak sesederhana hubungan diamteral, hitam-putih, atau termul-yaman. Faktanya, dalam dunia politik kita ini, tidak hanya terbelah jadi dua, yakni penguasa dan oposisi, karena ditengah kelompok itu ada yang independen, oportunis, apolitis, dan juga penunggang kepentingan. Dengan kata lain, tidak sederhana itu !!
Kedua, andai saja, istilah Yaman dianggap sebagai kelompok kritis, maka lawan politiknya akan diposisikan sebagai kelompok yang bersebrangan dengan sifat itu. Pemiliahan seperti ini, tentu bukan sesuatu yang sehat. Karena itu, kelompok orang yang berpikir, mereka akan menggunakan konsep anti-konsep, dari yang digunakan lawan politiknya, sebagai identitas dirinya.
Pola pikir dikhotomis, sangat tidak sehat, bagi demokrasi. Pola pikir dikhotomis, bukan sekedar mempertegas pemilihan, tetapi mempermudah pemilahan dan pembelahan. Pola pikir serupa ini, lebih mudah ditunggangi konflik, dan intrik, dan tidak menumbuhkan dialektika.
Pengalaman politik kita, sangat lama, dan sempat membuncah dalam dunia dikhotomis ini. Setidaknya, pengalaman hidup Ordelama-Orde Baru, Pancasila-Antipancasila, persatuan-separatis, dan lain sebagainya. Kita sempat hidup, dibawah bayang-bayang ketidakpastian politik itu. Saat kelompok tertentu berkuasa, maka kelompok kritis langsung diposisikan sebagai antiPancasila, antiPembangunan, kelompok separatis, atau yang lainnya.
Ketiga, saya mencoba bertanya ke Google dengan mode AI. Pokok soal yang ditanyakan, berapa posisi indeks demokrasi antara Yaman dan Indonesia. Jawabannya sangat mengagetkan. Indonesia ada di posisi 59, sedangkan Yaman berada jauh dibawah Indonesia, yakni berada di posisi 155. Statusnya negara Yaman, masuk kategori rezim otoriter. Begitulah jawaban AI. Namun, hal yang mengagetkannya lagi, si AI itu masih melanjutkan keterangan, bahwa Indonesia masuk dalam kategori Demokrasi Cacat (flawed democraty).
Lha kok bisa ? mengapa ? si AI mengatakan, "Indonesia disebut sebagai demokrasi cacat (flawed democracy) oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) karena meskipun Indonesia memiliki sistem pemilu yang bebas dan hak-hak dasar yang dihormati, terdapat masalah signifikan dalam tata kelola pemerintahan, budaya politik, dan kebebasan sipil.".
Sampai sini, pertanyaan tidak dilanjutkan. Saya berpikir, jangan-jangan, si Google AI ini, pun, adalah si Yaman itu sendiri !!! Kalau sudah begitu, nanti, pandangan dan sikap kritisnya, tidak sehat dan tidak realistis.. akhirnya, saya tinggalkan AI itu...
Terakhir, tentu saja, pertanyaan dari publik hari ini, adalah apakah kita akan menjadi bagian yang turut melestarikan pemiliahan tatanan sosial kedalam pengotakan itu ? apakah kita akan menjadi bagian dari kelompok yang memaksakan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat tadi.
Pernyataan ini, tidak dimaksudkan untuk menutup adanya potensi polarisasi. Secara sosiologis, fakta potensi polarisasi itu ada, baik akibat dari sisa-sisa pertentangan politik pilkada, pilpres, atau lanjutan ideologi perlawanan dari kepentingan politik yang berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan politik, terlebih lagi, dengan mengambil posisi sebagai pimpinan nasional, ada pertanyaan kritis, "dimana posisi politik kita? apakah akan turut memelihara polarisasi, atau melakukan rekonsiliasi?" Untuk membangun demokrasi yang sehat, dialektika itu penting. karena itu menyerderhanakan masalah itu, adalah jadi masalah itu sendiri !!
Bagaimana menurut pembaca ?
0 comments:
Posting Komentar