Ada Khutbah Politik di Idul Fitri

Pengalaman kali ini, menyentakkan pikiran lagi. Eh, bukan lagi, kali ya, menyentak kuat kesadaran diri, terkait adanya perubahan ritual keagamaan di pedesaan.  Penulis ingin sebut demikian, karena sejatinya, hal ini, sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Namun, waktu-waktu itu, belum menjadi penyadaran terhadap diri, dan masih dianggap biasa saja. Sedangkan untuk kali ini, penulis merasakannya,  bahwa kejadian ini, tampaknya, sudah menjadi standar baku dalam pelaksanaan ibadah shalat ied di kampung ini.

Iya, betul. Kejadiannya, adalah saat jelang pelaksanaan Shalat Iedul Fitri. Dalam fiqh ibadah, rangkaian shalat iedul fitri, hanya ada dua, yakni khutbah shalat ied, dan shalat ied itu sendiri. Namun, dalam prakteknya, ternyata, ada perubahan atau lebih tepatnya ada inviasi praktis dari masyarakat Muslim, dalam kegiatan ini.

Kita tidak akan membicarakan, siapa yang menjadi khatibnya. Fenomena unik dan menarik itu, adalah rangkaian kegiatan sebelum khatib naik mimbar.

Biasanya, dan hal ini, umum terjadi di sejumlah tempat di Jawa Barat, mungkin demikian. Setidaknya, penulis alami itu, antara Kota Bandung, dan kampung Halaman di Majalengka. Jelang Khatib naik mimbar, atau lebih tepatnya, menjelang muraqqi melantunkan doanya, ada "MC" umum, yang memulai.

Dari lisan MC itu, kemudian, disebutkan rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah shalat ied. temasuk hari itu. Acara yang umum, dan biasa terjadi di sejumlah tempat, sebelum khatib naik mimbar, ada pengumuman dari panitia kegiatan Ramadhan dan shalat ied, untuk menyampaikan laporan pengumpulan Zakat Fitrah di lokasi tersebut. 

Acara ini, sudah lumrah, setidaknya demikianlah, yang terjadi di kampung ini, tempat penulis mengikuti kegiatan shalat Ied.

Hal yang baru, dan ini menarik, ternyata untuk tahun ini, masih juga dibumbui dengan sambutan yang lainnya. Penulis sebutnya, sambutan politik, sebelum ideul fitri. Mengapa disebut sambutan politik, karena (1) pelaku utamanya, adalah aparat Pemerintah, untuk tahun ini, dilakukan oleh Pemerintah Kabupatan, dengan teks yang dibacakan panitia, atau (2) untuk tahun sebelumnya, sempat dilakukan oleh Kepala Desa, dan (3) isinya, adalah laporan hasil pembangunan daerah, dan juga ucapan permohonan maaf, dari aparatur pemerintah kepada warganya.

Dalam hemat penulis, penyisipan pidato politik ini, merupakan hal baru. Fungsinya, bisa menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban moral Pemerintah  kepada masyarakat.  Tetapi, efek psikologisnya, sambutan dan isinya, serta permohonan maafnya, akan menjadi bernuansa 'agama'. Sementara dilain pihak, psikologi massa, warga negara kita, andai sudah disampaikan dalam kegiatan ritual agama, dan disampaikan dalam konteks agama, maka akan menjadikan sesuatu hal tersebut, bersifat sakral, sulit dikoreksi, dan harus diterima dan ditelan apa adanya.

Bila sudah demikian, masyarakat, umumnya, akan terpaksa menerima realitas politik dan pembangunan politik, dan menerima permohonan maaf, dari aparatur pemerintah tersebut. Kalau sudah demikian, nilai kritis, khususnya ke aspek profanik atau duniawi, akan sulit terjadi dan terwujud. Hal itu, terjadi, karena situasinya sedang ada dalam posisi dan konteks yang sakral ...

Atau, andaipun kegiatan ini, mau tetap dilaksanakan, perlu ada pencerahan terlebih dahulu kepada warga negara, supaya bisa tetap menjaga sikap kritis,  kendati ada dalam situasi sakral sekalipun. Shilaturahmi iya, tetapi berpikir kritis tentang kebijakan publik, harus tetap dijaga! 

Bersukur Ada Ramadhan.. itulah bentuk pencerahannya !

Bagaimana menurut pembaca ?