Efisiensi, Isi Petugas KDMP dengan P3K

Ditengah gonjang ganjing kondisi perekonomian dunia, akibat peperangan Iran - Israel/Amerika Serikat, sejumlah negara di berbagai belahan dunia melakukan efisiensi. Efisiensi bukan sekedar terkait dengan efisiensi pemanfaatan minyak bumi, tetapi juga anggaran yang dimilikinya. Tersebab, bila terjadi boros dalam pemanfaatan energi di berbagai sektor kehidupannya, bukan hanya menyedot persediaan bahan bakar dan energi, tetapi juga akan menguras anggaran negara.

Dampak dari keadaan itulah, maka sejumlah negara mengeluarkan kebijakan khusus dalam menghadapi krisis minyak bumi kali ini. Kebijakan khusus itu, dikenal dengan sebutan efisiensi.

Teknik operasionalnya sangat  beragam. Ada yang melakukan pemotongan gaji pejabat negara, pemotongan anggaran belanja, dan juga penghentian sejumlah pegawai kontrak.

Untuk alternatif yang terakhir  inilah, di media sosial mulai ramai terbicarakan. Entah darimana sumbernya, namun ada issue bahwa Pemerintah akan melakukan penghentian massal, atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, kepada sejumlah Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja atau dikenal dengan P3K.

Apakah pendekatan ini, tepat ?

Jawaban untuk pertanyaan ini, bisa dilihat dari dua sisi. Di lihat dari sudut Pemerintah, mungkin jadi bisa disebut tepat, setidaknya dengan alasan untuk kepentingan efisiensi. Tetapi, bila dilihat dari sudut kepentingan publik, ada banyak hal yan harus dipertimbangkan.

Pertimbangan ekonominya, tentu saja, terkait dengan daya beli masyarakat. Sejumlah pegawai dari P3K ini, ada yang sangat mengandalkan kepegawaiannya itu. Maka karena itu, bila kebijakan itu diambil, maka daya beli masyarakat dari sejumlah orang itu, akan menurun.  

Inilah persoalannya.

Kemudian pada sisi lain, Pemerintah  pun, ada kebutuhan untuk menjaga berjalannya roda layanan publik. Maka karena itu, kalau kebijakan ini diambil, maka akan menyebabkan tersendatnya, proses pelayanan prima yang diharapkan oleh Pemerintah.

itulah dilematisnya,

Lantas, bagaimana solusinya ?

Ada satu ruang, dan ini tampaknya menarik. Usulan pemikiran dari sejumlah pihak, terkait agenda efisiensi dan juga program Pemerintah itu sendiri.

Bukankah Pemerintah, tengah gencar melakukan program Koperasi Desa Merah Putih ? atau, Program Makan Bergizi Gratis ?

Kendati di tengah masyarakat, masih terus menjadi sesuatu yang kontroversial, kedua program ini, tetap masih menjadi obsesi Pemerintahan saat ini. Kedua program ini, akan menjadi ikonik bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan, Prabowo sampai sesumbar menyatakan bahwa "MBG harus tetap jalan, jabatannya akan menjadi taruhannya".

Sehubungan hal ini, maka, daripada mengangkat puluhan ribu karyawan baru untuk kepentingan Sumberdaya Manusia di Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis", maka lebih baik memberdayakan pegawai P3K yang sudah ada untuk kepentingan kedua program tersebut.

Sekali lagi. Bila rancangan ini, berjalan dengan baik, maka, selain agenda efisiensi yang bisa terlaksana, tetapi juga, efisiensi pegawai pemerintah pun, tidak mengalami pembengkakan secara berkelanjutan. Sebab, dengan pembengkakan pegawai negara, alih-alih menjadi efisien, malah menjadi beban bagi anggaran negara.

Apakah program seperti ini, bisa menjaga jalannya roda layanan publik yang lainnya ?

Tentu saja, pendistribusian para pegawai itu, harus tetap memperhatikan beban kerja dan juga ketercukupan pegawai pada satuan kerja yang lainnya. Hal pokok yang ingin disampaikan di sini, pendekatan pengalihan sumberdaya manusia itu, akan jauh lebih manusiawi dibanding dengan di PHK.

Kemudian pada sisi lain, dengan pendekatan ini, akan jauh lebih mendukung efisien bagi Negara, dibanding dengan rencana pengangkatan pegawai baru untuk program Koperasi Desa Merah Putih dan atau Makan  Bergizi gratis.

Bagaimana menurut kalian ?